BOMBANA, SAPASULTRA.COM - Warga Desa Alengge Agung dan Desa Ataku Kecamatan Andoolo serta Desa Lapoa Indah Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mengeluhkan jaringan komunikasi yang sulit di daerah mereka, sehingga akses untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka di tempat lain terganggu.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alengge Agung Kecamatan Andoolo Gede Wintara, menuturkan, jaringan komunikasi sangat mereka butuhkan untuk memasarkan hasil pertanian mereka, utamanya saat menghubungi pembeli dari luar.
"Kami susah berkomunikasi pak, apalagi kalau ada hasil pertanian yang kami mau jual, kita pergi cari lagi jaringan untuk menelpon," keluhnya, saat reses Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Dapil Konsel Bombana, Asrizal Pratama Putra, Selasa (3/10/2023).
Hal senada disampaikan warga desa Lapoa Indah, Indra Irawan. Dia mengaku, mereka cukup lama mengeluhkan jaringan telekomunikasi di wilayahnya namun hingga kini masih belum terlayani.
"Pak bisa kami dibantu agar jaringan telekomunikasi di wilayah bisa bagus, memang ada jaringan pak, tapi hanya dibeberapa titik saja itupun hilang-hilang," ungkapnya, Rabu (4/10/2023).
Dia berharap, ada pemasangan pemancar telekomunikasi di wilayah mereka, agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik.
Tak hanya jaringan komunikasi, Lapoa Indah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) karena sekolah yang ada saat ini jaraknya cukup jauh sekira 17 Km.
Sementara saat reses di Kabupaten Bombana, Senin (2/10/2023), warga Kecamatan Poleang menyampaikan wacana pemekaran poleang menjadi kabupaten.
Menurut seorang warga Kelurahan Barangga Kecamatan Poleang, Raden Sukasono, pemekaran dibutuhkan untuk memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.
"Jauh kalau berurusan dari Poleang ke ibu kota Kasipute sekitar 2 jam," ujarnya.
Selain itu, warga Kelurahan Barangga Kecamatan Poleang mengusulkan pembangunan jalan usaha tani di perkebunan warga sepanjang 7 Km.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Konawe Selatan - Bombana Asrizal Pratama Putra mengaku akan mencatat semua usulan warga dan akan meneruskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Saya sudah catat semua usulan bapak/ibu, untuk diteruskan pada OPD terkait, usulan ini akan menyesuaikan dengan anggaran pemerintah, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah," ungkapnya, Kamis (5/10/2023).
Tim Redaksi
Tags :
