KENDARI, SAPASULTRA.COM - Polemik laporan dugaan penipuan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyeret oknum ASN Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari berinisial SA terus bergulir.
Kabar terakhir, SA sebagai pihak terlapor dituding beralasan ke luar kota menghindari panggilan penyidik Polda Sultra.
Ketua Tim Kuasa Hukum SA, La Ngkarisu SH MH yang dikonfirmasi oleh media ini, Kamis (16/11/2023), menepis tudingan miring ini.
Katanya, kliennya SA bukan sengaja menghindari panggilan penyidik Polda Sultra, tapi murni sedang dinas luar kota untuk menjalankan tugas kantor.
"Yah, klien kami SA berada di Halmahera mulai dari tanggal 7 hingga 29 November nanti. Jadi bukan alasan menghindari panggilan penyidik tapi memang murni melaksanakan tugas kantor disana, Saudara SA sementara di Halmahera tugas dari Kementrian dan dibuktikan dengan SPT (Surat Perintah Tugas) Nomornya terlampir," katanya.
"Ia sebagai ketua regu pelaksana pengukuran dan pemasangan tanda batas definitive dalam tugas dinas itu," tambahnya.
La Ngkarisu yang juga pengurus LBH Panglima Sultra ini juga menolak berita soal tuduhan penipuan kepada kliennya sebesar Rp6,1 miliar.
Katanya, hal itu tidak benar. Uang yang digunakan dalam kepengurusan dokumen diberikan bertahap sesuai kebutuhan, dan tidak benar juga soal IUP palsu karena semua proses sudah melalui prosedur yang benar .
“Tidak benar ada penipuan uang sampai Rp6,1 miliar, uang yang digunakan dalam kepengurusan dokumen hanya diberikan sesuai kebutuhan. Terkait seberapa besar uang yang diterima saya pikir ada saatnya untuk dilakukan pembuktian. Jelasnya kami selaku kuasa hukum sudah mengantongi bukti-bukti transaksi serta bukti percakapan via watshaap antara SA dengan saudara MAI," bebernya.
Kasus ini bergulir setelah pihal pelapor muhammad Akbar Ibrahim melaporkan oknum ASN atas dugaan penipuan terkait pengurusan penerbitan IUP.
Tim Redaksi
Tags :
