Kendari | sapasultra.com - Ratusan sopir yang tergabung dalam Forum Sopir Truk Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sultra pada Kamis (17/2/2022).
Unjuk rasa tersebut menolak adanya penertiban truk Over Dimensi Over Load (ODOL) yang dilakukan Tim Terpadu Provinsi Sultra.
Menurut mereka, kebijakan penertiban kendaraan ODOL tak boleh hanya berdasarkan pendekatan hukum, tapi mesti memperhatikan aspirasi sopir truk.
Mereka juga menyoroti pembatasan muatan khusus truk yang membatasi beban muatan 8 ton. Sementara biasanya para sopir memuat beban sampai 10 ton sekali jalan.
Para sopir ini akhirnya diterima Komisi III DPRD Sultra yang diwakili Suwandi Andi dan Sudirman.
Sudirman mengatakan, sebenarnya kendaraan ODOL ini tidak dibenarkan karena membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.
"Kendaraan ODOL bisa menyebabkan cepat rusak jalan di daerah kita dan muatan yang berlebihan membuat rawan terjadinya kecelakaan," jelasnya.
Akan tetapi, lanjut dia, mau tidak mau para sopir harus memuat muatan berlebihan karena ia juga melihat tarif yang diberikan oleh perusahaan cukup rendah.
OPINI: Meretas Kebijakan Poros Maritim Dunia dari Aspek Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim
Hal tersebut tentu tidak akan mampu menutupi biaya personal dari bahan bakar, biaya sopir, dan yang lain-lain. Jadi untuk mencukupi biaya mereka adalah bukan melebihi muatan tetapi solusi yang terbaik tarifnya yang harus dinaikkan oleh perusahaan.
Sementara hearing dengan pihak-pihak terkait akan dijadwalkan pada Selasa, 22 Februari.
(UL/DN)
Tags :
