KENDARI, SAPASULTRA.COM - Meretas Kebijakan Poros Maritim Dunia dari Aspek Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim : Perspektif Pengaruh Kesadaran Budaya Maritim Terhadap Masyarakat Maritim
1. Pertahanan Maritim
Pertahanan maritim adalah bentuk pertahanan terhadap serangan yang dapat mengganggu tatanan maritim serta tantangan-tantangan baru dan menggalang dukungan untuk mengatasinya. Konsep negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan melindungi wilayah laut (Marsetio, 2013).
Perubahan lingkungan strategis maritim, baik regional maupun internasional, akan berdampak besar pada cara berpikir dan bertindak kita dalam politik nasional. Perubahan tersebut mempengaruhi definisi strategi maritim masing-masing negara, serta implementasi kajian maritim yang diterapkan oleh masing-masing negara. Indonesia membutuhkan doktrin maritim sebagai pilihan strategis dan prioritas pembangunan untuk masa depan (Asropi dkk., 2019).
Masyarakat maritim pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resource based), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka Panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Konsep masyarakat maritim yang aktual merujuk pada kesatuan-kesatuan sosial yang sepenuhnya atau sebagian besar menggantungkan kehidupan sosial ekonominya secara langsung atau tidak langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan jasa-jasa laut. Mereka terdiri dari kesatuan-kesatuan kelompok kerja seperti komunitas nelayan dan pelayar, Angkatan Laut dan Satgas Keamanan laut, pekerja tambang, pedagang dan pengusaha industry hasil laut, dan Kawasan industry pariwisata. Mereka memiliki fungsi masing-masing yang dimulai pada tatanan pemanfaatan sumber daya laut, pengamanan, penjagaan maupun pada sektor peningkatan pariwisata.
Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka (open access). Dengan karakteristik open access tersebut, kepemilikan tidak diatur, setiap orang bebas memanfaatkan sehingga dalam Pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya sering menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas lebih besar karena terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya.
Dalam masyarakat maritim, termasuk di Indonesia, telah tumbuh berbagai sektor dan subsektor ekonomi kemaritiman baru yang memunculkan segmen- segmen atau kategori-kategori sosial seperti petambang, pekerja industri, pengelola dan karyawan wisata, marinir, akademisi/peneliti, birokrat, dan lain-lain. Tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi dan jasa dengan segmen-segmen masyarakat maritim tersebut memerlukan dan diikuti dengan perkembangan dan perubahan- perubahan kelembagaannya menjadi wadah dan regulasinya.
Bentuk nyata pemberdayaan lainnya adalah dengan memotorisasi perahu nelayan dalam rangka pengembangan usaha yang didukung dengan teknologi perikanan laut yang mumpuni diiringi dengan membangun SDM masyarakat maritim itu sendiri. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada masyarakat maritim dalam mengekplorasi sumber daya laut yang ada serta mengurangi risiko konflik antar nelayan maupun taraf ekonomi yang lemah. Pemberdayaan itu sendiri berarti menciptakan peluang bagi masyarakat maritim untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
2. sifat dan karakteristik Masyarakat maritim
a. Sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Contohnya seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengelolaan hasil perikanan yang memang dominan dilakukan.
b. Sangat di pengaruhi oleh faktor lingkungan, musim dan juga pasar.
c. Struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat relative homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama. Hal ini cenderung membuat taraf Pendidikan maupun kesejahteraan masih berada pada tingkatan yang cukup rendah.
d. Sebagian besar masyarakan pesisir bekerja sebagai Nelayan. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan, khususnya di wilayah laut. (Pelosok, Q., 2013)
Kesimpulan
Sebagai kesimpulan, semangat menggaungkan dan kesadaran bahwa Indonesia adalah Bangsa Maritim juga perlu untuk terus diimplementasikan dalam kebijakan- kebijakan pemerintah dan kegiatan-kegiatan nyata seluruh warga negara. Cukup disayangkan jikapada level pelaksanaan di lapangan dan pada tataran Masyarakat kebanyakan, masih ditemukan kurangnya kesadaran Masyarakat sebagai bangsa maritim.
Penulis,
Rahmah Djulhajjah, Mahasiswa S3 UHO Kendari
Tags :
